.jpg)
.jpg)
an
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan
dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum
berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan
kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan
kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan,
119
A. Landasan Yuridis Aparatur Sipil Negara
KEWAJIBAN PEGAWAI SEBAGAI
APARATUR SIPIL NEGARA
BAB 5
penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata
kelola pemerintahan yang baik;
c. bahwa untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian
dari reformasi birokrasi, perlu ditetapkan aparatur sipil negara
sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan
mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan
kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan
manajemen aparatur sipil negara;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan
tantangan global sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk
Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR
SIPIL NEGARA
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pasal 14
Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
huruf a terdiri atas:
a. jabatan administrator;
b. jabatan pengawas; dan
c. jabatan pelaksana.
Pasal 15
(1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 huruf a bertanggung jawab memimpin
pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
(3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan
pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan
pembangunan.
Pasal 16
Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Administrasi dan
kompetensi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14,
Pasal 15, dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional:
Pasal 18
(1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional
keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
(2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. ahli utama;
b. ahli madya;
c. ahli muda; dan
d. ahli pertama.
(3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. penyelia;
b. mahir;
c. terampil; dan
d. pemula.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Keempat
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pasal 19
(1) Jabatan Pimpinan Tinggi terdiri atas:
a. jabatan pimpinan tinggi utama;
b. jabatan pimpinan tinggi madya; dan
c. jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi memimpin dan memotivasi setiap Pegawai ASN pada
Instansi Pemerintah melalui:
a. kepeloporan dalam bidang:
1. keahlian profesional;
2. Analisa dan rekomendasi kebijakan; dan
3. kepemimpinan manajemen.
b. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
c. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN dan
melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN.
(3) Untuk setiap Jabatan Pimpinan Tinggi ditetapkan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan,
rekam jejak jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang
dibutuhkan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan syarat kompetensi,
kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak
jabatan dan integritas, serta persyaratan lain yang dibutuhkan
Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN.
(2) Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:
a. prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan
b. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pengisian Jabatan ASN tertentu yang berasal dari prajurit
Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan pada Instansi Pusat sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia dan
Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan ASN tertentu yang
berasal dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tata cara pengisian
jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak PNS
Pasal 21
PNS berhak memperoleh:
a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
b. cuti;
c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
d. perlindungan; dan
e. pengembangan kompetensi.
Bagian Kedua
Hak PPPK
Pasal 22
PPPK berhak memperoleh:
a. gaji dan tunjangan;
b. cuti;
c. perlindungan; dan
d. pengembangan kompetensi.
Bagian Ketiga
Kewajiban
Pegawai ASN
Pasal 23
Pegawai ASN wajib:
a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang sah;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah
yang berwenang;
d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam
maupun di luar kedinasan;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan
rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak PNS, hak PPPK, dan kewajiban
Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan
Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VII
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 25
(1) Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan
profesi, dan Manajemen ASN.
(2) Untuk menyelenggarakan kekuasaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Presiden mendelegasikan sebagian kekuasaannya
kepada:
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang pendayagunaan aparatur negara, berkaitan
dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan,
koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan
atas pelaksanaan kebijakan ASN;
b. KASN, berkaitan dengan kewenangan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk
menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan
terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku
ASN;
c. LAN, berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian
kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan
d. BKN, berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan
Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Manajemen ASN.
Pasal 26
(1) Menteri berwenang menetapkan kebijakan di bidang
pendayagunaan Pegawai ASN.
(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kebijakan reformasi birokrasi di bidang sumber daya
manusia;
b. kebijakan umum pembinaan profesi ASN;
c. kebijakan umum Manajemen ASN, klasifikasi jabatan ASN,
standar kompetensi jabatan Pegawai ASN, kebutuhan
Pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan
Pegawai ASN, dan sistem pensiun PNS.
d. pemindahan PNS antarjabatan, antardaerah, dan
antarinstansi;
e. pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan terhadap
Pejabat yang Berwenang dan Pejabat Pembina
Kepegawaian atas penyimpangan Sistem Merit dalam
penyelenggaraan Manajemen ASN; dan
f. penyusunan kebijakan rencana kerja KASN, LAN, dan BKN
di bidang Manajemen ASN.
Bagian Kedua
KASN
Paragraf 1
Sifat
Pasal 27
KASN merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas
dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang
profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan
netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.
Paragraf 2
Tujuan
Pasal 28
KASN bertujuan:
a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan
Manajemen ASN;
b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera,
dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif,
efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme;
d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan
masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan
golongan;
e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya
dan masyarakat; dan
f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian
kinerja.
Paragraf 3
Kedudukan
Pasal 29
KASN berkedudukan di ibu kota negara.
Paragraf 4
Fungsi
Pasal 30
KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan
kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan
dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.
Paragraf 5
Tugas
Pasal 31
(1) KASN bertugas:
a. menjaga netralitas Pegawai ASN;
b. melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
c. melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
(2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
KASN dapat:
a. melakukan penelusuran data dan informasi terhadap
pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen
ASN pada Instansi Pemerintah;
b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi
Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
c. menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
d. melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa
sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. melakukan usaha pencegahan pelanggaran norma dasar
serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
Paragraf 6
Wewenang
Pasal 32
(1) KASN berwenang:
a. mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan
Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi
instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi,
pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat
Pimpinan Tinggi;
b. mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar
serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
c. meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat
mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik
dan kode perilaku Pegawai ASN;
d. memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta
kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
e. meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan
dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas
pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku
Pegawai ASN.
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya
pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib
ditindaklanjuti.
Pasal 33
(1) Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN
merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi
terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang
Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan;
b. teguran;
c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan,
dan/atau pengembalian pembayaran;
d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
a. Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan
ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian; dan
b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat
yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina
Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Pasal 34
KASN melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya,
termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja ASN paling
kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden.
Paragraf 7
Susunan
Pasal 35
(1) KASN terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota, dan
c. 5 (lima) orang anggota.
(2) Dalam hal ketua KASN berhalangan, wakil ketua KASN
menjalankan tugas dan wewenang ketua KASN.
Pasal 36
(1) KASN dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu
oleh asisten dan Pejabat Fungsional keahlian yang dibutuhkan.
(2) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh ketua KASN berdasarkan persetujuan
rapat anggota KASN.
(3) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berasal dari PNS maupun non-PNS yang memiliki kualifikasi
akademik paling rendah strata dua (S2) di bidang administrasi
negara, manajemen publik, manajemen sumber daya manusia,
psikologi, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan,
dan/atau strata dua (S2) di bidang lain yang berkaitan dengan
manajemen sumber daya manusia.
(4) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
sedang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak
merangkap jabatan, serta diseleksi secara terbuka dan kompetitif
dengan memperhatikan rekam jejak, kompetensi, netralitas, dan
integritas moral.
(5) Asisten KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
dan melaksanakan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku serta
diawasi oleh anggota KASN.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pengangkatan
dan pemberhentian, kode etik dan kode perilaku, dan
pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab asisten KASN
diatur dengan Peraturan KASN.
Pasal 37
(1) KASN dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang
kepala sekretariat.
(2) Kepala sekretariat berasal dari PNS.
(3) Kepala sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh ketua KASN.
(4) KASN dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
Paragraf 8
Keanggotaan
Pasal 38
(1) Anggota KASN terdiri dari unsur pemerintah dan/atau
nonpemerintah.
(2) Anggota KASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun pada saat
mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN;
d. tidak sedang menjadi anggota partai politik dan/atau tidak
sedang menduduki jabatan politik;
e. mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan
tugas;
130 131
f. memiliki kemampuan, pengalaman, dan/atau pengetahuan
di bidang manajemen sumber daya manusia;
g. berpendidikan paling rendah strata dua (S2) di bidang
administrasi negara, manajemen sumber daya manusia,
kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, dan/
atau strata dua (S2) di bidang lain yang memiliki
pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia;
h. tidak merangkap jabatan pemerintahan dan/atau badan
hukum lainnya; dan
i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
(3) Anggota KASN yang berasal dari PNS diberhentikan sementara
dari jabatan ASN.
(4) Anggota KASN yang berasal dari PPPK diberhentikan statusnya
dari PPPK.
(5) Anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus
mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya.
Paragraf 9
Seleksi Anggota KASN
Pasal 39
(1) Anggota KASN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang
beranggotakan 5 (lima) orang yang dibentuk oleh Menteri.
(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Menteri dan melakukan tugas selama 3 (tiga) bulan sejak
pengangkatan.
(3) Anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan
pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas
moral, dan netralitas.
(4) Tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KASN dengan
mengumumkan secara terbuka lowongan ini kepada
masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan,
kompetensi, integritas moral, rekam jejak calon, dan uji publik.
(5) Tim seleksi menyampaikan 2 (dua) kali jumlah anggota KASN
untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara
pembentukan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 10
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 40
(1) Presiden menetapkan ketua, wakil ketua, dan anggota KASN
dari anggota KASN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5).
(2) Ketua, wakil ketua, dan anggota KASN ditetapkan dan diangkat
oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam
pelaksanaan kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen
ASN, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan hanya
dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada
masa jabatannya, apabila:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. tidak mampu jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN;
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum;
atau
e. menjadi anggota partai politik dan/atau menduduki
jabatan negara.
Pasal 41
(1) Anggota KASN yang berhenti pada masa jabatannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) digantikan oleh
calon anggota yang diusulkan oleh tim seleksi.
(2) Dalam hal Presiden tidak menyetujui atau yang bersangkutan
tidak bersedia, Menteri membentuk tim seleksi untuk menyeleksi
calon anggota pengganti.
(3) Presiden mengesahkan anggota pengganti yang diusulkan tim
seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(4) Masa tugas anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meneruskan sisa masa kerja anggota yang berhenti
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) KASN memiliki dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku.
(6) Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Presiden membentuk
majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku.
(7) Majelis kehormatan kode etik dan kode perilaku sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) terdiri atas 5 (lima) orang yang berasal
dari luar KASN dan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan
kompetensi di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas
moral, dan netralitas, serta berusia paling rendah 55 (lima puluh
lima) tahun.
Pasal 42
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi,
fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab sekretariat, tata kerja,
sistem dan manajemen sumber daya manusia, serta tanggung jawab
dan pengelolaan keuangan KASN sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Ketiga
LAN
Paragraf 1
Fungsi dan Tugas
Pasal 43 LAN memiliki fungsi:
a. pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN;
b. pembinaan pendidikan dan pelatihan kompetensi manajerial
Pegawai ASN;
c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kompetensi
manajerial Pegawai ASN baik secara sendiri maupun bersama-
sama lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya;
d. pengkajian terkait dengan kebijakan dan Manajemen ASN; dan
e. melakukan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN, baik sendiri maupun bersama lembaga
pemerintah lainnya.
Pasal 44
LAN bertugas:
a. meneliti, mengkaji, dan melakukan inovasi Manajemen ASN
sesuai dengan kebutuhan kebijakan;
b. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
Pegawai ASN berbasis kompetensi;
c. merencanakan dan mengawasi kebutuhan pendidikan dan
pelatihan Pegawai ASN secara nasional;
d. menyusun standar dan pedoman penyelenggaraan dan
pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan
penjenjangan tertentu, serta pemberian akreditasi dan sertifikasi
di bidangnya dengan melibatkan kementerian dan lembaga
terkait;
e. memberikan sertifikasi kelulusan peserta pendidikan dan
pelatihan penjenjangan;
f. membina dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan
analis kebijakan publik; dan
g. membina Jabatan Fungsional di bidang pendidikan dan
pelatihan.
Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 45
LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang:
a. mencabut izin penyelenggaraan pendidikan dan latihan Pegawai
ASN yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam bidang
kebijakan dan Manajemen ASN; dan
c. mencabut akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan Pegawai
ASN yang tidak memenuhi standar akreditasi.
Pasal 46
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan
LAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45
diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Keempat
BKN
Paragraf 1 Fungsi dan Tugas PasaI 47 BKN memiliki fungsi:
a. pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN;
b. penyelenggaraan Manajemen ASN dalam bidang pertimbangan
teknis formasi, pengadaan, perpindahan antarinstansi,
persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan
c. penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan
oleh Instansi Pemerintah serta bertanggung jawab atas
pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.
Pasal 48
BKN bertugas:
a. mengendalikan seleksi calon Pegawai ASN;
b. membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta
mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai ASN oleh
Instansi Pemerintah;
c. membina Jabatan Fungsional di bidang kepegawaian;
d. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian
ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi
kearsipan yang komprehensif;
e. menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan
kebijakan Manajemen ASN;
f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian ASN; dan
g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar,
dan prosedur manajemen kepegawaian ASN.
Paragraf 2
Kewenangan
Pasal 49
BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 berwenang mengawasi
dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria Manajemen ASN.
Pasal 50
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan
BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49
diatur dengan Peraturan Presiden.
BAB VIII
MANAJEMEN ASN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 51
Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan Sistem Merit.
Pasal 52
Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.
Bagian Kedua
Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang
Paragraf 1
Pejabat Pembina Kepegawaian
Pasal 53
Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN
dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan
tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama
kepada:
a. menteri di kementerian;
b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga
nonstruktural;
136 137
d. gubernur di provinsi; dan
e. bupati/walikota di kabupaten/kota.
Paragraf 2
Pejabat yang Berwenang
Pasal 54
(1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan
Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di
kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara,
sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi
dan kabupaten/kota.
(2) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi
Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.
(3) Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian di instansi masing-masing.
(4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan,
pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan
Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di
instansi masing-masing.
Bagian Ketiga
Manajemen PNS
Pasal 55
(1) Manajemen PNS meliputi:
a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. pangkat dan jabatan;
d. pengembangan karier;
e. pola karier;
f. promosi;
g. mutasi;
h. penilaian kinerja;
i. penggajian dan tunjangan;
j. penghargaan;
k. disiplin;
l. pemberhentian;
m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
n. perlindungan.
(2) Manajemen PNS pada Instansi Pusat dilaksanakan oleh
pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Manajemen PNS pada Instansi Daerah dilaksanakan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 1
Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan
Pasal 56
(1) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan PNS berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa
beban kerja.
(2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun
berdasarkan prioritas kebutuhan.
(3) Berdasarkan penyusunan kebutuhan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan PNS secara nasional.
Pasal 57
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan dan
penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur
dengan Peraturan Pemerintah.
138 139
Paragraf 2
Pengadaan
Pasal 58
(1) Pengadaan PNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan
Jabatan Administrasi dan/atau Jabatan Fungsional dalam suatu
Instansi Pemerintah.
(2) Pengadaan PNS di Instansi Pemerintah dilakukan berdasarkan
penetapan kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3).
(3) Pengadaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,
pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan,
dan pengangkatan menjadi PNS.
Pasal 59
Setiap Instansi Pemerintah merencanakan pelaksanaan pengadaan
PNS.
Pasal 60
Setiap Instansi Pemerintah mengumumkan secara terbuka kepada
masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.
Pasal 61
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi PNS sesudah memenuhi persyaratan.
Pasal 62
(1) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS oleh Instansi
Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan
kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dibutuhkan
oleh jabatan.
(2) Penyelenggaraan seleksi pengadaan PNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tahap, meliputi seleksi
administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi
bidang.
Pasal 63
(1) Peserta yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
62 diangkat menjadi calon PNS.
(2) Pengangkatan calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Calon PNS wajib menjalani masa percobaan.
(4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan
terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran,
semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter
kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, dan
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.
Pasal 64
(1) Masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3)
bagi calon PNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
(2) Instansi Pemerintah wajib memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) selama masa percobaan.
Pasal 65
(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi
persyaratan:
a. lulus pendidikan dan pelatihan; dan
b. sehat jasmani dan rohani.
(2) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
Pasal 66
(1) Setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib
mengucapkan sumpah/janji.
140 141
(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi
sebagai berikut:
“Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya
bersumpah/berjanji: bahwa saya, untuk diangkat menjadi
pegawai negeri sipil, akan setia dan taat sepenuhnya kepada
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, negara, dan pemerintah; bahwa saya, akan
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada
saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung
jawab; bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi
kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri
sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara
daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut
sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan; bahwa
saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat
untuk kepentingan negara”.
Pasal 67
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan PNS dan tata cara
sumpah/janji PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai
dengan Pasal 66 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 3
Pangkat dan Jabatan
Pasal 68
(1) PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu pada Instansi
Pemerintah.
(2) Pengangkatan PNS dalam jabatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perbandingan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan
persyaratan yang dimiliki oleh pegawai.
(3) Setiap jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola
kerja.
(4) PNS dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi Pusat
dan Instansi Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan
penilaian kinerja.
(5) PNS dapat diangkat dalam jabatan tertentu pada lingkungan
instansi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(6) PNS yang diangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), pangkat atau jabatan disesuaikan
dengan pangkat dan jabatan di lingkungan instansi Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat, tata cara
pengangkatan PNS dalam jabatan, kompetensi jabatan,
klasifikasi jabatan, dan tata cara perpindahan antar Jabatan
Administrasi dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 4
Pengembangan Karier
Pasal 69
(1) Pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi
Pemerintah.
(2) Pengembangan karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
a. kompetensi teknis yang diukur dari tingkat dan spesialisasi
pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman
bekerja secara teknis;
b. kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan,
pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman
kepemimpinan; dan
142 143
c. kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman
kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal
agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.
(4) Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari
kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara.
(5) Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dari
penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan
sosial kemasyarakatan.
Pasal 70
(1) Setiap Pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk
mengembangkan kompetensi.
(2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar,
kursus, dan penataran.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan
digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan
dan pengembangan karier.
(4) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun
rencana pengembangan kompetensi tahunan yang tertuang
dalam rencana kerja anggaran tahunan instansi masing-masing.
(5) Dalam mengembangkan kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) PNS diberikan kesempatan untuk melakukan
praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh LAN dan BKN.
(6) Selain pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pengembangan kompetensi dapat dilakukan melalui
pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu
paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan
oleh LAN dan BKN.
Paragraf 5
Pola Karier
Pasal 71
(1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan kebutuhan
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan perlu
disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.
(2) Setiap Instansi Pemerintah menyusun pola karier PNS secara
khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pola karier
nasional.
Paragraf 6
Promosi
Pasal 72
(1) Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif
antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang
dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja,
kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari
tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa
membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan.
(2) Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama
untuk dipromosikan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.
(3) Promosi Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional PNS
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesudah mendapat
pertimbangan tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah.
(4) Tim penilai kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dibentuk oleh Pejabat yang Berwenang.
Paragraf 7
Mutasi
Pasal 73
(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu)
Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah,
antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah,
dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar
negeri.
144 145
(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
(3) Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi
ditetapkan oleh gubernur sesudah memperoleh pertimbangan
kepala BKN.
(4) Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar
provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri sesudah memperoleh
pertimbangan kepala BKN.
(5) Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau
sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.
(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan
konflik kepentingan.
(8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi
Daerah.
Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karier,
pengembangan kompetensi, pola karier, promosi, dan mutasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73
diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Paragraf 8
Penilaian Kinerja
Pasal 75
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
Pasal 76
(1) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan perencanaan
kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi,
dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang
dicapai, serta perilaku PNS.
(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.
Pasal 77
(1) Penilaian kinerja PNS berada di bawah kewenangan Pejabat
yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
(2) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari
PNS.
(3) Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan
bawahannya.
(4) Hasil penilaian kinerja PNS disampaikan kepada tim penilai
kinerja PNS.
(5) Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin
objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai
persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan
pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi,
serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
(6) PNS yang penilaian kinerjanya tidak mencapai target kinerja
dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 78
Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 9
Penggajian dan Tunjangan
Pasal 79
(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai
dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.
146 147
(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap.
(4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara.
(5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 80
(1) Selain gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, PNS juga
menerima tunjangan dan fasilitas.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan.
(3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan sesuai pencapaian kinerja.
(4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan
indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing.
(5) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara.
(6) Tunjangan PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah
dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pasal 81
Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan
kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan
Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Paragraf 10
Penghargaan
Pasal 82
PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan,
kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan
tugasnya dapat diberikan penghargaan.
Pasal 83
Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat berupa
pemberian:
a. tanda kehormatan;
b. kenaikan pangkat istimewa;
c. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/
atau
d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan.
Pasal 84
PNS yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa
pemberhentian tidak dengan hormat dicabut haknya untuk memakai
tanda kehormatan berdasarkan Undang-Undang ini.
Pasal 85
Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan terhadap PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Paragraf 11
Disiplin
Pasal 86
(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.
(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap PNS serta melaksanakan berbagai usaha peningkatan
disiplin.
(3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
148 149
Paragraf 12
Pemberhentian
Pasal 87
(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;
c. mencapai batas usia pensiun;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban.
(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara
paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak
berencana.
(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.
(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2
(dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.
Pasal 88
(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:
a. diangkat menjadi pejabat negara;
b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga
nonstruktural; atau
c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
(2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian,
pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 90
Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1)
huruf c yaitu:
a. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi;
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi;
c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi
Pejabat Fungsional.
Paragraf 13
Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
Pasal 91
(1) PNS yang berhenti bekerja berhak atas jaminan pensiun dan
jaminan hari tua PNS sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) PNS diberikan jaminan pensiun apabila:
a. meninggal dunia; atas permintaan sendiri dengan usia dan
masa kerja tertentu;
b. mencapai batas usia pensiun;
150 151
c. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pensiun dini; atau
d. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban.
(3) Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan
sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua,
sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
(4) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup jaminan pensiun dan
jaminan hari tua yang diberikan dalam program jaminan sosial
nasional.
(5) Sumber pembiayaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS
berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran PNS
yang bersangkutan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan program jaminan
pensiun dan jaminan hari tua PNS diatur dalam Peraturan
Pemerintah.
Paragraf 14
Perlindungan
Pasal 92
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan kematian; dan
d. bantuan hukum.
(2) Perlindungan berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, huruf b, dan huruf c mencakup jaminan sosial yang
diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang
dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Bagian Keempat
Manajemen PPPK
Paragraf 1
Umum
Pasal 93 Manajemen PPPK meliputi:
a. penetapan kebutuhan;
b. pengadaan;
c. penilaian kinerja;
d. penggajian dan tunjangan;
e. pengembangan kompetensi;
f. pemberian penghargaan;
g. disiplin;
h. pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan
i. perlindungan.
Paragraf 2
Penetapan Kebutuhan
Pasal 94
(1) Jenis jabatan yang dapat diisi oleh PPPK diatur dengan
Peraturan Presiden.
(2) Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah
dan jenis jabatan PPPK berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa
beban kerja.
(3) Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas
kebutuhan.
(4) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PPPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
152 153
Paragraf 3
Pengadaan
Pasal 95
Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama
untuk melamar menjadi calon PPPK sesudah memenuhi persyaratan.
Pasal 96
(1) Pengadaan calon PPPK merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan pada Instansi Pemerintah.
(2) Pengadaan calon PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman
lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan
pengangkatan menjadi PPPK.
Pasal 97
Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah
melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi,
kebutuhan Instansi Pemerintah, dan persyaratan lain yang
dibutuhkan dalam jabatan.
Pasal 98
(1) Pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat
Pembina Kepegawaian.
(2) Masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian
kinerja.
Pasal 99
(1) PPPK tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS.
(2) Untuk diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti
semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 4
Penilaian Kinerja
Pasal 100
(1) Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi
kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan pegawai yang
bersangkutan.
(2) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target,
sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.
(3) Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur,
akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4) Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan Pejabat
yang Berwenang pada Instansi Pemerintah masing-masing.
(5) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari
PPPK.
(6) Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan
bawahannya.
(7) Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai
kinerja PPPK.
(8) Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin
objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian
tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
(9) PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak
mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian
kerja diberhentikan dari PPPK.
154 155
Paragraf 5
Penggajian dan Tunjangan
Pasal 101
(1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada
PPPK.
(2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan
beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan.
(3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di
Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
untuk PPPK di Instansi Daerah.
(4) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK dapat
menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Paragraf 6
Pengembangan Kompetensi
Pasal 102
(1) PPPK diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
(2) Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) direncanakan setiap tahun oleh Instansi
Pemerintah.
(3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus dievaluasi oleh Pejabat yang Berwenang dan
dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja
selanjutnya.
Paragraf 7
Pemberian Penghargaan
Pasal 103
(1) PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian,
kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam
melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa pemberian:
a. tanda kehormatan;
b. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi;
dan/atau
c. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara
kenegaraan.
(3) PPPK yang dijatuhi sanksi administratif tingkat berat berupa
pemutusan hubungan perjanjian kerja tidak dengan hormat
dicabut haknya untuk memakai tanda kehormatan berdasarkan
Undang-Undang ini.
Paragraf 8
Disiplin
Pasal 104
(1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran
pelaksanaan tugas, PPPK wajib mematuhi disiplin PPPK.
(2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin
terhadap PPPK serta melaksanakan berbagai usaha peningkatan
disiplin.
(3) PPPK yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman
disiplin.
Paragraf 9
Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
Pasal 105
(1) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan
hormat karena:
a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
b. meninggal dunia;
c. atas permintaan sendiri;
d. perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang
mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
e. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja
yang disepakati.
156 157
(2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan dengan
hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
a. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan tindak pidana ini dilakukan
dengan tidak berencana;
b. melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat; atau
c. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai
dengan perjanjian kerja.
(3) Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak
dengan hormat karena:
a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau
tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan
jabatan dan/atau pidana umum;
c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
singkat 2 (dua) tahun atau lebih dan tindak pidana ini
dilakukan dengan berencana.
Paragraf 10
Perlindungan
Pasal 106
(1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa:
a. jaminan hari tua;
b. jaminan kesehatan;
c. jaminan kecelakaan kerja;
d. jaminan kematian; dan
e. bantuan hukum.
(2) Perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan,
jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.
(3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e,
berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang
dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.
Pasal 107
Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 106 diatur dalam
Peraturan Pemerintah.
BAB IX
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 108
(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya pada
kementerian, kesekretariatan lembaga negara, lembaga
nonstruktural, dan Instansi Daerah dilakukan secara terbuka
dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat
kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan,
rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang
dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan madya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat
nasional.
(3) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan
syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan
pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan
158 159
jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(4) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara
terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau
antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
Pasal 109
(1) Jabatan pimpinan tinggi utama dan madya tertentu dapat
berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan Presiden
yang pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif
serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit Tentara
Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia sesudah mengundurkan diri dari dinas aktif apabila
dibutuhkan dan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan
melalui proses secara terbuka dan kompetitif.
(3) Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Instansi Pemerintah
tertentu dapat diisi oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia dan
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
kompetensi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 110
(1) Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 109 dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi Instansi
Pemerintah.
(2) Dalam membentuk panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan
KASN.
(3) Panitia seleksi Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari unsur internal maupun eksternal Instansi
Pemerintah yang bersangkutan.
(4) Panitia seleksi dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian berdasarkan pengetahuan, pengalaman,
kompetensi, rekam jejak, integritas moral, dan netralitas melalui
proses yang terbuka.
(5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan
seleksi dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,
integritas, dan penilaian uji kompetensi melalui pusat penilaian
(assesment center) atau metode penilaian lainnya.
(6) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjalankan tugasnya untuk semua proses seleksi pengisian
jabatan terbuka untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian.
Pasal 111
(1) Ketentuan mengenai pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Pasal 109, dan Pasal
110 dapat dikecualikan pada Instansi Pemerintah yang telah
menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai ASN
dengan persetujuan KASN.
(2) Instansi Pemerintah yang telah menerapkan Sistem Merit dalam
pembinaan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib melaporkan secara berkala kepada KASN untuk
mendapatkan persetujuan baru.
Bagian Kedua
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Pusat
Pasal 112
(1) Untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan/atau
madya, panitia seleksi Instansi Pemerintah memilih 3 (tiga)
nama calon untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan.
(2) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi utama dan/atau
madya yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
(3) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Presiden.
(4) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang
disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi
utama dan/atau madya.
160 161
Pasal 113
(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu
membentuk panitia seleksi.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3
(tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap
1 (satu) lowongan jabatan.
(3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga)
nama calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dengan memperhatikan pertimbangan Pejabat yang
Berwenang untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi
pratama.
Bagian Ketiga
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Instansi Daerah
Pasal 114
(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi madya di tingkat provinsi
dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih
dahulu membentuk panitia seleksi.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3
(tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi madya untuk setiap
1 (satu) lowongan jabatan.
(3) Tiga calon nama pejabat pimpinan tinggi madya yang terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3 (tiga) nama calon
pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kepada Presiden melalui menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
(5) Presiden memilih 1 (satu) nama dari 3 (tiga) nama calon yang
disampaikan untuk ditetapkan sebagai pejabat pimpinan tinggi
madya.
Pasal 115
(1) Pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dengan terlebih dahulu
membentuk panitia seleksi.
(2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih 3
(tiga) nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama untuk setiap
1 (satu) lowongan jabatan.
(3) Tiga nama calon pejabat pimpinan tinggi pratama yang terpilih
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Pejabat yang Berwenang.
(4) Pejabat Pembina Kepegawaian memilih 1 (satu) dari 3 (tiga)
nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk
ditetapkan dan dilantik sebagai pejabat pimpinan tinggi
pratama.
(5) Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi pratama yang memimpin
sekretariat daerah kabupaten/kota sebelum ditetapkan oleh
bupati/walikota dikoordinasikan dengan gubernur.
Bagian Keempat
Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi
Pasal 116
(1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat
Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan
Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi
ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan.
(2) Penggantian pejabat pimpinan tinggi utama dan madya sebelum
2 (dua) tahun dapat dilakukan sesudah mendapat persetujuan
Presiden.
Pasal 117
(1) Jabatan Pimpinan Tinggi hanya dapat diduduki paling lama 5
(lima) tahun.
(2) Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian
kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi sesudah
162 163
mendapat persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan
berkoordinasi dengan KASN.
Pasal 118
(1) Pejabat Pimpinan Tinggi harus memenuhi target kinerja tertentu
sesuai perjanjian kinerja yang sudah disepakati dengan pejabat
atasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) Pejabat Pimpinan Tinggi yang tidak memenuhi kinerja yang
diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan,
diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk
memperbaiki kinerjanya.
(3) Dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak menunjukan perbaikan kinerja maka pejabat
yang bersangkutan harus mengikuti seleksi ulang uji kompetensi
kembali.
(4) Berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pejabat Pimpinan Tinggi dimaksud dapat dipindahkan
pada jabatan lain sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih rendah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kelima
Pejabat Pimpinan Tinggi yang Mencalonkan sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/
Wakil Walikota
Pasal 119
Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama
yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur,
bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib
menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak
mendaftar sebagai calon.
Bagian Keenam
Pengawasan dalam Proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi
Pasal 120
(1) Dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, Pejabat Pembina
Kepegawaian memberikan laporan proses pelaksanaannya
kepada KASN.
(2) KASN melakukan pengawasan pengisian Jabatan Pimpinan
Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik berdasarkan
laporan yang disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
maupun atas inisiatif sendiri.
(3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan
pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di
Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114,
KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat
Pembina Kepegawaian dalam hal:
a. pembentukan panitia seleksi;
b. pengumuman jabatan yang lowong;
c. pelaksanaan seleksi; dan
d. pengusulan nama calon.
(4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan
tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN
berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam hal:
a. pembentukan panitia seleksi;
b. pengumuman jabatan yang lowong;
c. pelaksanaan seleksi;
d. pengusulan nama calon;
e. penetapan calon; dan
f. pelantikan.
(5) Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) bersifat mengikat.
164 165
(6) KASN menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada
Presiden.
BAB X
PEGAWAI ASN YANG MENJADI PEJABAT NEGARA
Pasal 121
Pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara
Pasal 122
Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:
a. Presiden dan Wakil Presiden;
b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan
Rakyat;
c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada
Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada
semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh;
l. Gubernur dan wakil gubernur;
m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
n. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
Pasal 123
(1) Pegawai ASN dari PNS yang diangkat menjadi ketua, wakil
ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; ketua, wakil ketua,
dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; ketua, wakil ketua,
dan anggota Komisi Yudisial; ketua dan wakil ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi; Menteri dan jabatan setingkat menteri;
Kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang
berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa
Penuh diberhentikan sementara dari jabatannya dan tidak
kehilangan status sebagai PNS.
(2) Pegawai ASN dari PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali
sebagai PNS.
(3) Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan
menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan
anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil
gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota
wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS
sejak mendaftar sebagai calon.
Pasal 124
(1) PNS yang tidak menjabat lagi sebagai pejabat negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dapat
menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi,
atau Jabatan Fungsional, sepanjang tersedia lowongan jabatan.
(2) Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun
PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
Pasal 125
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian,
pengaktifan kembali, dan hak kepegawaian PNS yang diangkat
menjadi pejabat negara dan pimpinan atau anggota lembaga
nonstruktural diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB XI
ORGANISASI
Pasal 126
(1) Pegawai ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai
ASN Republik Indonesia.
166 167
(2) Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan:
a. menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi
ASN; dan
b. mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
(3) Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
korps profesi ASN Republik Indonesia memiliki fungsi:
a. pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
b. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada
anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap
dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah
hukum dalam melaksanakan tugas;
c. memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi
Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan
kode perilaku profesi; dan
d. menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan
anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai korps profesi Pegawai ASN
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XII
SISTEM INFORMASI ASN
Pasal 127
(1) Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan
keputusan dalam Manajemen ASN diperlukan Sistem Informasi
ASN.
(2) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan secara nasional dan terintegrasi antar-Instansi
Pemerintah.
(3) Untuk menjamin keterpaduan dan akurasi data dalam Sistem
Informasi ASN, setiap Instansi Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) wajib memutakhirkan data secara
berkala dan menyampaikannya kepada BKN.
(4) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) berbasiskan teknologi informasi yang mudah
diaplikasikan, mudah diakses, dan memiliki sistem keamanan
yang dipercaya.
Pasal 128
(1) Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127
ayat (1) memuat seluruh informasi dan data Pegawai ASN.
(2) Data Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
kurang memuat:
a. data riwayat hidup;
b. riwayat pendidikan formal dan non formal;
c. riwayat jabatan dan kepangkatan;
d. riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan;
e. riwayat pengalaman berorganisasi;
f. riwayat gaji;
g. riwayat pendidikan dan latihan;
h. daftar penilaian prestasi kerja;
i. surat keputusan; dan
j. kompetensi.
BAB XIII
PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 129
(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui usaha administratif.
(2) usaha administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari keberatan dan banding administratif.
(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara
tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum
dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya
disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
168 169
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha administratif dan badan
pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/
Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai
ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang
mengatur mengenai program pensiun PNS.
Pasal 131
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jabatan
PNS dilakukan penyetaraan:
a. jabatan eselon Ia kepala lembaga pemerintah nonkementerian
setara dengan jabatan pimpinan tinggi utama;
b. jabatan eselon Ia dan eselon Ib setara dengan jabatan pimpinan
tinggi madya;
c. jabatan eselon II setara dengan jabatan pimpinan tinggi
pratama;
d. jabatan eselon III setara dengan jabatan administrator;
e. jabatan eselon IV setara dengan jabatan pengawas; dan
f. jabatan eselon V dan fungsional umum setara dengan jabatan
pelaksana, sampai dengan berlakunya peraturan pelaksanaan
mengenai Jabatan ASN dalam Undang Undang ini.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132
Kebijakan dan Manajemen ASN yang diatur dalam Undang-Undang
ini dilaksanakan dengan memperhatikan kekhususan daerah tertentu
dan warga negara dengan kebutuhan khusus.
Pasal 133
Sistem Informasi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan
Pasal 128 paling lama tahun 2015 dilaksanakan secara nasional.
Pasal 134
Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan
paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini
diundangkan.
Pasal 135
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, PNS Pusat dan PNS
Daerah disebut sebagai Pegawai ASN.
Pasal 136
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Pasal 137
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai
Kepegawaian Daerah yang diatur dalam Bab V Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844) dan peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
170 171
Pasal 138
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai kode etik dan penyelesaian
pelanggaran terhadap kode etik bagi jabatan fungsional tertentu
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan
Undang-Undang ini.
Pasal 139
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti
berdasarkan Undang Undang ini.
Pasal 140
KASN dibentuk paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang
ini diundangkan.
Pasal 141
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
NOMOR 6
Disiplin Pegawai Negeri Sipil diatur oleh Peraturan Pemerintah
RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan ini ditetapkan dengan mem–pertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:
a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai
dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30
Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian, perlu mengganti Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
B. Disiplin Pegawai Negeri Sipil
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DISIPLIN
PEGAWAI NEGERI SIPIL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai
Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari
larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak
ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
PNS Pusat dan PNS Daerah.
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau
perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau
melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang
dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
4. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Provinsi, dan Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagaimana
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS.
6. usaha administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh
PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding
administratif.
7. Keberatan adalah usaha administratif yang dapat ditempuh
oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang
dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada
atasan pejabat yang berwenang menghukum.
8. Banding administratif adalah usaha administratif yang dapat
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum,
kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
Pasal 2
Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi calon PNS.
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu Kewajiban
Pasal 3
Setiap PNS wajib:
1. mengucapkan sumpah/janji PNS;
2. mengucapkan sumpah/janji jabatan;
3. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan Pemerintah;
4. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
6. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan
martabat PNS;
7. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan
sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
174 175
8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus dirahasiakan;
9. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara;
10. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila
mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan
negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan,
keuangan, dan materiil;
11. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;
13. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara
dengan sebaik-baiknya;
14. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
15. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
16. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk
mengembangkan karier; dan
17. menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.
Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4
Setiap PNS dilarang:
1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
dan/atau orang lain\ dengan menggunakan kewenangan orang
lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk
negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga
swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat,
bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan
kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,
atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung
merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada
siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan
dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun
juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau
pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang
dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut
partai atau atribut PNS;
c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas
negara;
13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden
dengan cara:
a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang meng–
untungkan atau merugikan salah satu pasangan calon
selama masa kampanye; dan/atau
b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan
terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu
176 177
sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi
pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian
barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya,
anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto
kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda
Penduduk sesuai peraturan pe
.png "English"){kind=small}
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg&description=administrasi kepegawaian 3){kind=link}