membobol ATM 5
Di zaman era globalisasi ini, banyak teknologi informasi maupun
teknologi telekomunikasi yang semakin terkemuka hampir banyak
teknologi maupun alat dan elektronik yang tiap saat bermunculan dan
berganti model (type). kita ketahui berbagai macam barang-barang
teknologi seperti HP, Laptop, Internet dan lain sebagainnya. Apalagi
dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, kita telah mengenal
ATM. sebab dalam pemakaian sangat lah efesien dan efektif.
Dengan adannya teknologi semacam ini kebutuhan kita dapat lebih
mempermudah cara kerja kita bukan hanya itu saja dalam hal pengambilan
uang melalui ATM juga lebih mempermudah dan tidak banyak memakan
waktu untuk mengambil uang secara cepat dan nyaman. Namun semakin
tingginnya perputaran uang lewat ATM tanpa kita sadari dalam kehidupan
sehari-hari muncul berbagai kejahatan.
Salah satu titik kelemahan ATM yang menjadi targetan kejahatan
yaitu dengan modus pencurian PIN atau memanipulasi kartu ATM si
nasabah.1 Kita tidak mengetahui bagaimana proses ini berlangsung,
beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia melalui ATM, yaitu Bank
CIMB Niaga. Kasus pembobolan ini telah menjadi buah bibir dan
pembicaraan hangat di media massa. Dan ini yaitu salah satu bentuk
kejahatan teknologi, yang dapat disebut cyber crime. Terkadang hal
semacam ini sangat sulit untuk diungkapkan sebab dilakukan oleh
penjahat bank yang memiliki pengetahuan teknologi yang cukup tinggi,
dengan pengetahuan teknologi yang dimiliki oleh pelaku ini maka
kemungkinan besar pelaku kejahatan Cyber Crime dapat melihat nomor
PIN kita.
Kejahatan seperti ini dapat dikategorikan sebagai tindakan
pencurian / penipuan yang terdapat dalam KUHP dan UU No. 11 tahun
2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang untuk selanjutnya di
sebut UU ITE. Siapapun penduduk baik di kota maupun sekalipun di desa
yang telah memiliki ATM (Anjungan Tunai Mandiri) apalagi di kota
besar, di dalam dompetnya pasti terdapat setidaknya sebuah kartu plastik
berpita magnet ini sering yang disebut dengan ATM. Alangkah
terkejutnya kita, semua saat belakangan ini berturut-turut terjadi kasus
pembobolan ATM yang menimpa banyak nasabah bank yang terkemuka,
sehingga menimbulkan banyak kerugian dapat mencapai nilai miliaran
rupiah. Pihak kepolisian mensinyalir, pembobolan dana nasabah lewat Berkaitan dengan hal ini , selanjutnya peneliti mencoba
telusuri dan kaji mengenai cybercrime, khususnya kasus pembobolan
mesin ATM bank dalam tinjauan hukum cybercrime.
Contoh kasus yang ada Jakarta dan di bali kembali dilaporkan
bahwa seorang nasabah kehilangan uang dalam rekening ATM mereka,
akibat penarikan lewat mesin yang di ATM Bali. Polisi tengah menyelidiki
kemungkinan keterlibatan orang dalam dari bank-bank yang menjadi
sasaran pembobolan ATM. Menurut laporan Polda Bali, aksi pembobolan
ATM terjadi pada BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan Bank Permata.
Sementara menurut data Bank Indonesia (BI), Rekening yang dibobol
lewat 13 ATM terutama berlokasi di Bali dalam waktu hampir bersamaan
bahkan mencapai 236 rekening. Terkait dengan munculnya sejumlah
laporan yang menghubungkan kejahatan ini dengan keterlibatan sindikat
asing, kepolisian menyatakan masih terus menyelidiki.
Kejahatan di dunia maya (cyber) dewasa ini tingkat kerawanannya
dan kerugiannya sudah melebihi dunia nyata, bila seseorang perampok
bank paling tinggi merampas uang senilai puluhan atau ratusan juta rupiah
maka pencoleng online bisa menjarah jutaan bahkan miliaran dollar dalam
waktu singkat secara cepat. Kepala interpol memprediksikan bahwa
kejahatan dunia maya (cyber) akan muncul sebagai ancaman kriminal
terbesar bagi Asia, dan masalah-masalah yang ada sekarang
menunjukkan kecenderungan terus memburuk dan semakin liar. Pada dunia kejahatan modern, pencurian bukan lagi hanya berupa pengambilan
barang / material yang berwujud saja, tetapi juga termasuk pengambilan
data secara tidak sah.
Kejahatan dalam dunia maya (cyberspace) menghadirkan berbagai
persoalan baru dan berat dengan skala internasional dan sangat kompleks
dalam upaya pemberdayaan hukum agar bisa menanganinya. Kejahatan –
kejahatan ekonomi termasuk kartu ATM dan pencurian uang merupakan
masalah kedua yang sangat mengkhawatirkan bagi dunia perbankan,
khususnya yang dilakukan Asia. Dengan berbagai harapan berupa
penyelundupan manusia, obat bius, terorisme, pencurian uang lewat kartu
ATM maupun internet, penemuan kasus suap dan korupsi hampir setiap
hari terungakp menghiasi media – media massa di Asia, bangsa – bangsa
Asia perlu sering bekerja sama dengan penuh komitmen untuk
menghadapi segala bentuk kejahatan lama maupun baru di bidang
ekonomi perbankan yang semakin kronis ini.
Selain dari pada contoh kasus pembobolan mesin ATM yang ada di
Jakarta dan Bali tak ketinggalan juga ada beberapa kasus pembobolan
mesin ATM yang dilakukan oleh Pihak ke tiga salah satu nya yaitu
pembobolan mesin ATM Bank BNI Cabang Pemuda Surabaya. Dalam hal ini pelaku menggunakan alat semprot ke bagian CCTV dan pelaku ini
memakai topi untuk menutupi dirinya. Nasabah yang melaporkan kejadian
ini bernama Ni Wayan Sami Ernawati kerugian sebesar 151 Juta. Modus
Operandinya dilakukan dengan cara memindahkan uang nasabah ke nomor
rekening orang yang berbeda-beda tempat atau yang berada di luar kota.
Menurut Bapak Bripka Wisnu Murti dugaan sementara bahwa uang
yang dipindah kan ke rekening orang-orang ini yaitu orang yang
garis keras tetapi belum jelas apakah orang garis keras ini atau salah
satu pihak Bank ini atau para hacker yang melakukan aksi ini
dengan memakai internet di luar agar dapat menghilangkan jejak
sedangkan untuk pemindahan uang ini ke rekening orang yang
berbeda-berbeda dilakukan dengan cara mencuri atau mengcopy Nomor
PIN nasabah ini dengan sebuah alat yang disebut dengan Skimmer
sampai saat ini pihak aparat masih dalam proses penyidikan dan akan di
upayakan bagaimana pihak bank supaya mengganti kerugian nasabah
ini ,
Jadi pembobolan bank yang dilakukan oleh pihak ketiga seringkali
mengandung unsur kejahatan. Belajar dari kenyataan – kenyataan yang
terjadi dimasyarakat, maka saya terdorong untuk melakukan penelitian
terhadap “Analisis Yuridis Kejahatan Cyber Crime Dalam Pembobolan
Mesin ATM Bank.“ Dari studi awal yang saya lakukan banyak dilakukan
oleh pihak – pihak yang telah menguasai komputer (internet).
Menegakkan sistem hukum dan perundang – undangan merupakan
tugas dan kewajiban yang memang sangat berat, yang harus dilaksanakan
oleh para praktisi hukum. Berbagai upaya dilakukan baik melalui pemberdayaan dari pihak masyarakat maupun usaha – usaha merevisi
peraturan perundang – undangan dalam pembenahan sistem hukum itu
sendiri.
a. Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui apa
akibata hukum dari pembobolan ATM bank dalam hukum
pidana.
b. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap
nasabah korban pembobolan ATM bank. 1.4. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang hukum ilmu teknologi serta
dapat membedakan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus,
terkait mengenai kejahatan cyber crime tentang pembobolan mesin
ATM bank
b. Manfaat Praktis
(1) Untuk Menambah pengetahuan mengenai tindak pidana
kejahatan Informasi Transaksi Elektronik khususnya kejahatan
cyber crime tentang pembobolan mesin ATM bank.
(2) Bagi Aparat Penegak Hukum khususnya bagi Kepolisian,
Jaksa, Hakim agar selalu dapat meningkatkan perlindungan
hukum bagi seluruh masyarakat yang dirugikan khususnya bagi
nasabah korban pembobolan mesin ATM bank di Indonesia
serta dapat memprioritaskan kepentingan hukum bagi nasabah
korban pembobolan mesin ATM bank yang berada di
Indonesia.
a. Cybercrime
Cybercrime yaitu tindak criminal yang dilakukan dengan
menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama.
Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan
teknologi computer khusunya internet. Cybercrime didefinisikan sebagai
perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang
berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet.4 Cyber
Crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa
kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr
Golubev menyebutnya sebagai the new form anti-social behavior.
Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan
kepada jenis kejahatan baru ini dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai
kejahatan dunia maya (cyber space/virtual space offence), dimensi baru
dari high tech crime, dimensi baru dari transnational crime,dan dimensi
baru dari white collar crime.Cyber crime (selanjutnya disingkat CC)
merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai
dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat
ini.5
b. Cyber Space
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang
siber (cyber space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai
tindakan atau perbuatan hukum yang nyata.Secara yuridis kegiatan pada
ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum
konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak
kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.Kegiatan dalam ruang siber yaitu kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata
meskipun alat buktinya bersifat elektronik.6
c. Cyber Law
yaitu aspek hukum yang istilahnya berasal dari Cyberspace Law,
yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan
orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan
memanfaatkan teknologi internet/elektronik yang dimulai pada saat mulai
"online" dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah
maju dalam penggunaan internet/elektronik sebagai alat untuk
memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia
maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum
ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak
perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan Cyber
Law.7
Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1
mengatakan Perbankan yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang
bank,mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.8
d. Bank
Bank yaitu salah satu lembaga keuangan yang terpenting bagi
masyarakat dalam suatu negara. Dalam sistem perekonomian ini, terdapat
Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, dimana Bank ini
dijalankan dan di miliki oleh negara ataupun oleh swasta. Disamping itu terdapat Bank Sentral yang mengatur serta mengawasi sistem kerja semua
Bank ini dan membantu mencapai tujuan ekonomi dalam
pembangunan perekonomian nasional, yakni agar ekonomi masyarakat
semakin adil dan merata. Adapun pengertian Bank itu sendiri menurut
Undang – Undang Nomor 10 Tahun 19998 Tentang Perbanka yaitu :
“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan
atau bentuk laiinya dalam angka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
e. Hukum
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.Agar
kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Jadi,
perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum
maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar
kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tenteram, dan damai.
f. Kartu ATM (Kartu Kredit)
Kartu ATM yaitu kartu plastik yang diberikan oleh bank yang
dapat digunakan oleh pemegangnnya untuk membeli barang-barang dan
jasa secara tunai maupun kredit dan bisa berguna sebagai penarikan uang
secara tunai.Sedangkan ATM (Automatic Teller Machine) yaitu mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi
keuangan seperti penyetoran uang , pengambilan uang tunai,pengecekan
saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, serta transaksi
keuangan sejenis lainnya secara elektronik.
g. Pemegang kartu ATM (Kartu Kredit)
Pemegang Kartu ATM yaitu pemilik utama (nasabah) kartu
ATM yang dapat melakukan transaksi keuangan melalui ATM, baik untuk
penarikan uang secara tunai maupun pembelian/pembayaran barang–
barang dan jasa secara tunai maupun kredit.
h. Penyalahgunaan komputer (Internet)
Didefenisikan secara luas sebagai suatu kejadian yang
berhubungan dengan teknologi komputer yang seorang korban menderita
atau akan telah menderita kerugian dan seorang pelaku dengan sengaja
memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan.
i. Pihak ketiga
Yang dimaksud disini yaitu hacker dan phreaker yaitu orang yang
pekerjaannya memasuki atau mengakses secara tidak sah suatu sistem komputer maupun internet. Ada dua cara hacker mendapatkan data-data
tentang kartu ATM (Kartu Kredit), yaitu:
1. Melalui komputer bank dan perusahaan kartu kredit
2. Transhing, yaitu suatu cara dimana hacker membongkar/memeriksa
sampah perusahaan-perusahaan atau tokoh-tokoh yang diperkirakan
menerima melalui ATM (Kartu Kredit).
j. Internet
Internet yaitu jaringan luas dari komputer ,yang lazim disebut
dengan worldwide network.
15 Internet juga merupakan sumber informasi
dan alat komunikasi serta hiburan. Dengan Internet kita juga dapat
melakukan transaksi perbankkan (Internet Banking): membuka kartu ATM
maupun transfer rekening antar bank.
. Transaksi Elektronik
UU ITE Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 menyebutkan
Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan
menggunakan Komputer, jaringan Komputer , dan/atau media elektronik
lainnya. Penjelasan transaksi secara elektronik, pada dasarnya yaitu
perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik
dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasiskan komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan
jaringan komputer global atau internet.
Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi
Elektronik
Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana di Bidang Teknologi
Informasi diatur didalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Teknologi Elektronik. Di dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE) (selanjutnya ditulis: UU No.11
Tahun 2008) dimuat ketentuan tentang unsur-unsur tindak pidana
(Perbuatan yang Dilarang) di bidang ITE,antara lain dalam ketentuan Pasal
27 sampai dengan Pasal 36 UU No.11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan
pemerasan dan/atau pengancaman.”
Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU No.11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen
dan Transaksi Elektronik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasar
atas suku, agama, dan antargolongan (SARA)”.
Ketentuan Pasal 29 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“Setiap orang dengan segaja dan tanpa hak mengirimkan informasi
Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan
atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”
Ketentuan Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No.11
Tahun 2008 berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain
dengan cara apapun.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara
apapun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik.
(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara
apapun dengan melanggar , menerobos, melampaui, atau menjebol sistem
pengamanan.”
Ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem
Elektronik tertentu milik orang lain.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam
suatu komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik
yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan
adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.”
Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut.
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi,
melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik milik orang lain atau milik publik.
(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang
lain yang tidak berhak.”
Ketentuan Pasal 33 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem
Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak
bekerja sebagaimana mestinya.”
Ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi
sebagai berikut :
“(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan
hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan,
mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau
secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
b. Sandi lewat Komputer; Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu
yang ditujukan agar Sistem Elektronik mejadi dapat diakses dengan
tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
sampai dengan Pasal 33.”
Ketentuan Pasal 35 UU No. 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ini dianggap
seolah-olah data yang autentik.”
Ketentuan Pasal 36 UUNo. 11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai
dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.”
Berkenaan dengan unsur-unsur tindak pidana di bidang ITE
ini , di dalam UU No. 11 Tahun 2008 dirumuskan juga sejumlah
ketentuan pidana di bidang ITE tercantum didalam Pasal 45 sampai dengan
Pasal 52 adapun ketentuannya yaitu sebagai berikut;
Ketentuan Pasal 45 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).”
Ketentuan Pasal 46 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam
ratus juta).
(2) Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 7(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00
(tujuh ratus juta).
(3) Setiap orang ,emenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (3) di pidana dengan pidana penjara paling lama 8(delapan)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus
juta).”
Ketentuan Pasal 47 UU No.11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)
Ketentuan Pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) UU No.11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8
(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.0000,00 (dua
miliar rupiah)
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
(3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah).”
Ketentuan Pasal 49 UU No.11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut :
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33,dipidana dengan pidana penjara paling lama 10(sepuluh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah ).”
Ketentuan Pasal 50 UU No.11 Tahun 2008 berbunyi sebagai
berikut.
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah).”
Ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan (2) UU No.11 Tahun 2008
berbunyi sebagai berikut :
“(1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(du belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00
(dua belas miliar rupiah)
(2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua
belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua
belas miliar rupiah).”
Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No.11 Tahun
2008 berbunyi sebagai berikut :
“(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak
dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
(2) Dalam hal perbuatan sebagimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem
Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau yang dugunakan untuk layanan publik
dipidana dengan piadana pokok ditambah sepertiga.
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadapa Komputer dan/atau Sistem
Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas
pada lembaga pertahanan,bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasioanal, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal
ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan
pidana pokok ditambah dua pertiga.”16
1.5.4. Sejarah Komputer
Internet merupakan hasil pemikiran yang visioner dari sejumlah
pakar pada permulaan 1960-an. Mereka melihat adanya nilai potensial
apabila komputer dapat digunakan untuk berbagai informasi mengenai
hasil penelitain dan perkembangan (research & development) dibidang
keilmuan dan militer. J.C.R Licklider dari MIT yaitu yang pertama-tama
menyarankan agar dibangun suatu jaringan global Internet (global network
of computers) pada 1962. Licklider akhirnya pindah ke Defense Advanced
Projects Agency (DAPRA) pada akhir 1962 untuk memimpin tugas
mengembangkan pemikirannya itu.
Leonard Kleinrock dari MIT yang kemudian bekerja di UCA,
mengembangkan suatu teori yang dikenal sebagai theory of packet
switching. Teori ini dimaksudkan untuk membangun dasar bagi hubunganhubungan Internet. Lawrence Roberts dari MIT berhasil menghubungkan
komputer di Massachusetts dengan suatu komputer di California pada
1965 melalui jalur telepon dial-up. Hal yang dilakukan oleh Lawrence
Roberts ini di suatu pihak menunjukkan dimungkinkannya dibangun suatu Wide Area Networking tetapi di pihak lain juga menunjukkan bahwa
telephone line’s circuit switching dapat digunakan untuk membangun
hubungan-hubungan komputer secara lebih luas. Dengan demikian, packet
switching theory yang dikembangkan oleh Kleinrock memperoleh
konfirmasi. Lawrence Roberts pada 1966 pindah ke DAPRA dan
mengembangkan rencananya untuk kepentingan APRANET. Mereka itu
dan banyak lagi yang tidak dapat disebut namanya satu persatu dalam
tulisan ini merupakan para penemu sebenarnya dari Internet.
Internet yang kemudian dikenal sebagai APRANET berhasil
online pada 1969 berdasar suatu kontrak yang dibuat oleh Advenced
Research Projects Agency (APRA). Pada mulanya baru menghubungkan
empat buah komputer utama pada beberapa universitas di bagian south
western (barat daya) Amerika Serikat, yaitu UCLA, Stanford Research
Institute, USCB, dan University of Utah. Kontrak ini dilaksanakan
oleh BBN of Cabridge, MA di bawah Bob Kahn dan menjadi online pada
Desember 1969. Pada Juni 1970, MIT, Harvard, BBN, dan Systems
Development Corp. (SDC) di Santa Monica, California bergabung pula.
Pada Januari 1971, Menyusul bergabung Standford, Lincoln Labs dari
MIT, Carnegie-Mellon, dan Case-Western Reserve University. Pada
bulan-bulan berikutnya NASA/Ames, Mitre, Burrough, RAND, dan
University of Illinois bergabung. Setelah itu bergabung banyak lagi
institusi yang tentu saja tidak mungkun ditulis nama-namanya. Internet dirancang antara lain untuk menciptakan suatu jaringan
komunikasi yang dapat bekerja sekalipun seandainya salah satu situs rusak
akibat serangan nuklir. Apabila kebanyakan direct route tidak bekerja,
maka routers akan mengarahkan lalu lintas pesan yang dikirimkan dan
diterima itu melalui jalur-jalur alternatif. Internet di masa permulaannya
digunakan oleh para pakar komputer, insinyur, ilmuwan, dan para
pustakawan. Pada waktu itu, komputer belum semudah sekarang. Belum
ada home computer atau personal computer sehingga setiap orang yang
menggunakan komputer harus belajar suatu sistem yang sangat rumit.17
1.5.5. Internet Melahirkan Kejahatan Komputer
Di samping menciptakan berbagai peluang baru dalam kehidupan
masyarakat, Internet juga sekaligus menciptakan peluang-peluang baru
bagi kejahatan. Di dunia virtual orang melakukan berbagai perbuatan jahat
(kejahatan) yang justru tidak dapat dilakukan di dunia nyata. Kejahatan
ini dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana
perbuatannya.
Antara 20 September dan 1 November 2004 The Pew Internet
Project melakukan online survey yang diikuti oleh 1.286 ahli. Menurut
hasil penelitian ini , dalam waktu 10 tahun mendatang Internet akan
menjadi demikian pentingnya bagi para pengguna komputer sehingga jaringan Internet akan menjadi sasaran yan sangat mengundang bagi
serangan kejahatan komputer.
Kejahatan yang dilakukan di dunia virtual dengan menggunakan
komputer itu disebut “kejahatan komputer” atau “cyber crime”. Istilah
ini dilawankan dengan istilah “kejahatan tradisional” atau “realworld crime.”
Sebagian besar anak muda dan para remaja memiliki dan/atau
dapat menggunakan komputer. Hal ini tidak terkecuali pula dengan
Indonesia. Di Amerika Serikat terdapat 80 juta orang dewasa dan 10 juta
anak-anak yang mampu mengakses Internet. Keadaan ini tentu saja telah
memarakkan terjadinya kejahatan komputer.
Kejahatan-kejahatan komputer yang dimaksud diantaranya yaitu
cyber squatting, identify theft, kejahatan kartu kredit (carding), phishing,
hacking, cyberterrorism, DOS dan DDOS attack, online gambling,
penyebaran malware, pencurian data dan informasi elektronik,
memodifikasi data dan informasi elektronik, penggandaan program
komputer secara tidak sah, pornografi anak (child pornography), dan
cyberstalking.
Kejahatan-kajahatan komputer telah menciptakan masalah-masalah
beru bagi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan oleh para penegak hukum. Konsekuensinya, electronic information dan electronic
transaction memerlukan adanya perlindungan yang kuat terhadap upayaupaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
untuk dapat mengakses informasi yang tersimpan dalam sistem komputer.
Kebutuhan perlindungan yang demikian ini menjadi sangat tinggi apabila
menyangkut electronic information yang sifatnya sangat rahasia.
. Kejahatan Perbankan Dalam Problematika Perkembangan Hukum
Ekonomi Dan Teknologi
a) Sistem Transfer Dana Elektronik dan Pengaruh Terhadap Kegiatan
Perbankan/Perekonomian
Kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat dihindari dan bahkan
sering sangat bergantung , pada aktivitas dan jasa perbankan.Berbagai
kegiatan / kepentingan (baik untuk kepentingan pribadi atau kepentingan
umum diberbagai sektor kehidupan) sangat memerlukan jasa perbankan,
khususnya yang terkait dengan dana uang tunai atau uang yang tersimpan
dalam rekening pada suatu bank). Oleh sebab itu kegiatan transfer dana
(pemindahan / pengiriman / pembayaran / uang) merupakan salah satu
kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan modern saat ini.
Perkembangan globalisasi di berbagai bidang kehidupan yang
ditunjang dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan elektronik telah
memunculkan sistem transfer dana elektronik (Elektronik Found Transfer
System, disingkat EFTS).
Sehubungan dengan perkembangan teknologi
canggih dan berkembangnya EFTS itu, muncul pulalah berbagai kegiatan
perbankan dan perdagangan/perekonomian dengan teknologi canggih (high
tech).misalnya Internet Banking, Cyber Bank, Elektronik and Cyber Space
Comerce, Online Business, dan sebagainya.
(b) Kejahatan Transfer Dana Elektronik (EFT Crime) : Salah Satu
Bentuk Kejahatan Teknologi Canggih (Hight Tech Crime)
Berkembangnya teknologi canggih dan sistem transfer dana
elektronik (EFTS: Electronik Funds Transfer System) diikuti pula dengan
berkembangnya kejahatan teknologi canggih (hight tech crime).Dikenal
antara lain istilah cyber crime, EFT crime, cybank crime, internet banking
crime, onLine business crime, cyber/electronik money laundring, hight
tech WWW (white collar crime), bank fraud (penipuan bank, termasuk
penipuan ATM; credit card fraud, insurance fraud, stock market fraud,
investment related fraud, online fraud dan sebagainya.20
1.5.7. Pembedaan Hacker Dan Cracker
Sampai saat ini sering terdapat kekeliruan dalam menuliskan istilah
yang tepat untuk mereka yang melakukan perusakan terhadap situs milik
publik atau pribadi. Istilah yang sering digunakan oleh media cetak dan
elektronik yaitu hacker, padahal yang tepat yaitu cracker.21 Kesalahan
penggunaan istilah ini menyebabkan apa yang dipahami oleh masyarakat
mengenai gambaran tingkah laku hacker yaitu negatif. Untuk itulah
pemahaman mengenai perbedaan antara hacker dan cracker diperlukan
dalam pembahasan ini agar tidak terjadi atau tercipta pengertian yang salah
mengenai makna hacker dan cracker.
Untuk memahami pembedaan dan penggunaan kedua istilah
ini maka dipandang perlu untuk melihatnya dari sisi sejarah
perkembangan dan penggunaan istilah ini . Sejarah hacker sendiri
tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan komputer dan jaringan
komputer. Secara umum sejarah hacker dapat dibagi dalam 3 (tiga)
gelombang, yaitu:22
a. Hacker Gelombang Pertama
Hacker gelombang pertama atau awal perkembangan hacker
terpusat di sekitar Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang
memiliki rasa ingin tahu dan kepandaian untuk mengeksplorasi peralihan
jaringan telepon (the phone switching networks) dan sistem kontrol pada
Tech Model Railroad Club dan menyusun komputer di Massachusetts
Institute of Technology Artificial Intelegence Laboratorium (MIT Al Lab).
Direktur laboratorium itu, Marvin Minsky, menaruh simpati dan cukup
berkesan dengan keinginan dan kepandaian para hacker untuk
mengeksplorasi hal ini di atas. Dia juga mengijinkan para hacker itu
secara langsung menghubungkan (access) dengan mesin. Di antara para
hacker itu telah keluar dari sekolah (dropped out) dan menghabiskan
waktunya untuk melakukan kegiatan hacking. Termasuk figure hacker
legendaris pada gelombang pertama ini yaitu Peter Deutsch, Bill
Grosper, Richard Greenblatt, Tom Knight dan Jerry Sussman.Waktu
itu yaitu usia emas para hacker komputer, meskipun pada saat itu para
hacker dihadapkan pada persoalan keadaan mesin, yaitu mesin yang besar,
lambat, tidak praktis untuk dipergunakan dan kelihatannya memerlukan
usaha yang keras untuk membuat komputer itu dapat bekerja secara
sederhana untuk menghitung.Meskipun kejadian ini telah
berlangsung lebih dari 40 (empat puluh) tahun yang lalu, para programer
saat ini menyukai usaha mereka dan melihatnya melalui cerita mengenai
asal mula penghitungan dengan mesin yang digunakan terlihat primitif
dan lebih layak untuk dibuang.
b. Hacker Gelombang Kedua
Komputer dengan cepat menyebar ke negara bagian lain di
Amerika Serikat, demikian juga dengan budaya hacker. Sebagian besar
penyebarannya yaitu inisiatif dari hacker yang telah mulai di
Massachusetts Institutttte of Technology (MIT). Pada pertengahann1960-
an terlihat pusat pengembangan budaya hacker ada di universitas lain,
seperti Carnegie Mellon University dan Stanford University. The Stanford
Al Lab (SAIL) di bawah direksi John McCarthy, menjadi pusat aktivitas
hacker di pesisir barat Amerika Serikat. saat mesin The Stanford Al Lab
(SAIL) akhirnya mati (shut down) pada 1991, para hacker mengirim email yang berisi pesan selamat tinggal kepada internet sebagaimana mesin
The Stanford Al Lab (SAIL) itu mengirimkan ucapan terakhir kepada
teman. Pada waktu itu setiap pusat penelitian (untuk kepentingan)
komersial menjadi rumah bagi hacker. Perusahaan-perusahan seperti ATT,
Xerox dan lainnya semuanya mempunyai programmer yang mempunyai
keahlian untuk menjadi hacker. Termasuk dalam hacker legendaris
gelombang kedua dan aktif beraktivitas antara lain Ed Fredkin, Brian
Reid, Jim Gosling, Brian Kernighan, Dennis Ritchie dan Richard
Stallman.
c. Hacker Gelombang Ketiga
Gelombang ketiga dari aktivitas hacker lahir di California sebelah
utara tanpa ada hubungan langsung (silsilah) dengan hackers
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hacker ini di mulai dengan
Himebrew Computer Club di San Fransisco. Klub ini yaitu kelompok
pecinta elektronik dengan kebiasaan menarik dan mempu nyai ide radikal
untuk membangun komputer mereka.sebab persoalan ukuran dan harga
dari komputer terbaru, maka setiap hacker membatasi penggunaan angka
kecil (small number) dari mesin yang dibangun oleh perusahaan besar dan menginstal di univesitas atau pusat penelitian industri. Hacker gelombang
ketiga ingin menginginkan mesin mereka tidak hanya dapat diprogram di
rumah, tetapi dibangun dan dimodifikasi dengan hardware komputer dari
rumah.Mereka yang termasuk kelompok hacker gelombang ketiga dan
termasuk figur legendaris yaitu Lee Felsenstein, Steve Dompier,Steve
Wozniak, Steve Jobs dan Bill Gates.
Hacker gelombang pertama yaitu sekelompok orang yang
pertama kali menggunakan hack untuk teknik-teknik yang dipakai pada
pemrograman kreatif yang mampu memecahkan masalah secara lebih
efisien dari pada teknik biasa. Hacker –hacker ini lah yang membantu
pengembangan bahasa LISP (bahasa pada sistem atau program komputer)
yang diciptakan oleh John McCarthy, Direksi The Stanford Al
Laboratorium.23
Hacker gelombang kedua telah berhasil membuat sistem operasi
sendiri untuk mini komputer mereka dan membuat berbagai program.
Perkembangan yang menarik pada gelombang ini yaitu kelahiran sistem
opersasi UNIX karya Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Sistem operasi
inilah yang kemudian dalam perkembangannya digunakan secara umum
untuk membangun jaringan komputer, baik local maupun wide area
network. Dennis Ritche juga menciptakan bahasa C (yang merupakan
pengembangan bahasa pemrograman B yang diciptakan oleh Ken Thompson) yang digunakan untuk sistem operasi UNIX yang amat
populer dan mempermudah para programer dan hacker
Setelah komputer yang berukuran raksasa telah digantikan oleh
komputer pribadi yang berukuran lebih kecil dan telah menyebar kerumahrumah sebagai akibat penemuan komputer pribadi itu oleh Steve Jobs dan
Steve Wozniack maka jumlah hacker semakin meningkat dengan
sendirinya . Hacker pada masa ini (gelombang ketiga) berbeda dengan
hacker pada sebelumnya ( di Massachusetts Institute of Technology
(MIT)) sebab hacker masa ini lebih sering berkutat dengan perangkat
lunak.Sebagian dari hacker gelombang ketiga ini kemudian sukses
menjadi usahawan di bidang komputer, seperti Bill Gates dengan
Microsoft-nya Steven Wozniak dan Steve Jobs melalui Apple Computernya25
Sebenarnya , sejarah perkembangan hacker tidak terbatas pada
ketiga gelombang ini , sebab pada tahun 1990-an muncul gelombang
baru perkembangan hacker. Akan tetapi, pada tahun 1990-an ini istilah
hacker semakin buruk sebab dikonotasikan sebagai orang-orang jahat
yang melakukan perusakan terhadap situs milik publik atau pribadi.
Jumlah mereka atau cracker dari tahun ke tahun mengalami penambahan
yang oleh hacker sejati tidak bisa dibendung. Mereka tergabung dalam berbagai kelompok –kelompok hacker underground. Mereka yang masuk
dalam gelombang ini (tanpa membedakan hacker dan cracker), antara lain
Robert Tappan Morris, Kevin Minick, Tsutomu Shimomura dan
masih banyak lagi.
Dalam sejarah hacker, apa yang dilakukan oleh para hacker itu
selalu ada kaitannya dengan pengembangan sistem keamanan komputer.
Keamanan komputer itu penting untuk melindungi data-data informasi
yang bersifat rahasia dan agar tetap terjaga kerahasiaannya maka sistem
keamanan yang ada dan digunakan untuk melindunginya perlu secara terus
menerus dimodifikasi atau selalu dijaga kemutakhiran. Tugas hacker
yaitu menguji sistem keamanan dan memperbaikinya sistem atau
programer (tetapi tidak semua programer bisa menjadi hacker).
Yang membedakan antara hacker dengan cracker yang utama
yaitu dalam hal niat. Hacker (atau disebut dengan hacker topi putih)
mempunyai niat yang luhur, sedangkan cracker mempunyai niat jahat
berupa keinginan untuk merusak atau menguasai atau ingin memiliki
sesuatu. Perbedaan kedua yaitu dalam masalah kemampuan, cracker
tidak harus atau tidak selalu memiliki kemampuan seperti yang dimiliki
oleh hacker seperti (pemrograman), tetapi seorang hacker sejati yaitu
seorang programer. Perbedaan ketiga dalam hal sifat Hacker selalu
memegang teguh sifat atau prinsip-prinsip seorang hacker (seperti telah
disebutkan diatas), tetapi cracker tidak memilki( atau memiliki tetapi tidak mematuhi) sifat seperti hacker. Perbedaan keempat yaitu dalam masalah
etika. Hacker selalu memegang teguh dan mematuhi etika hacker dalam
melakukan aktivitasnya, sedangkan cracker dalam melakukan aksinya
sama sekali tidak mematuhi etika tesebut . Bagi cracker etika bukanlah
prinsip atau pedoman tingkah laku yang harus dituruti atau diikuti ,
melainkan rasa senang dan kebanggan bisa membobol atau merusak situs
milik orang atau badan hukum lain yang harus dijadikan pedoman
aktivitasnya.
d. Hacking
Hacking yaitu suatu perbuatan penyambun dengan cara
menambah terminal komputer baru pada sistem jaringan komputer baru
pada komputer tanpa izin (dengan melawan hukum) dari pemilik sah
jaringan komputer.26
e. Cyber Squatting
Cyber squatting diartikan sebagai mendapatkan,
memperjualbelikan, atau menggunakan suatu nama domain dengan itikad
tidak baik atau jelek.
f. Data Komputer Sebagai Bukti Dalam Perkara Pidana
Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang atau
KUHAP menyebut tentang alat-alat bukti yang terdiri dari:
a. Keterangan.
b. Surat.
c. Keterangan ahli.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa.
. Jenis-Jenis Cyber Crime berdasar Modus Operandinya
1). Unauthorized Access to Computer System and Service (Tidak sah Akses
ke Sistem Komputer dan Layanan)
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke
dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah tanpa izin atau
tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang
dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan melakukannya dengan maksud
sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu,
ada juga yang melakukannya hanya sebab merasa tertantang untuk
mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat
proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya
teknologi Internet. Seperti halnya saat masalah Timor Timur sedang
hangat-hangatnya dibicarakan di tingkat internasional, beberapa website
milik pemerintah RI dirusak oleh hacker (Kompas, 11/08/1999). Beberapa
tahun lalu, hacker juga telah berhasil menembus masuk ke dalam data base
berisi data para pengguna jasa America Online (AOL), sebuah perusahaan
Amerika Serikat yang bergerak dibidang e-commerce yang memiliki
tingkat kerahasiaan tinggi (Indonesian Observer, 26/06/2000). Situs
Federal Bureau of Investigation (FBI) juga tidak luput dari serangan para
hacker, yang mengakibatkan tidak berfungsinya situs ini beberapa waktu
lamanya situsnya yaitu fbi.org.
2) Illegal Contents (Data Yang Tidak Benar)
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke
Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat
dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai
contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan
menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang
berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang
merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan
pemerintahan yang sah dan sebagainya.
3) Data Forgery ( Data Palsu )
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui
Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen ecommerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada
akhirnya akan menguntungkan pelaku sebab korban akan memasukkan
data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan.
4) Cyber Espionage (Kejahatan Yang Melakukan Mata-Mata Dengan
Pihak Lain)
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan Internet untuk
melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki
sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen
ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang
computerized (tersambung dalam jaringan komputer)
5) Cyber Sabotage and Extortion ( Kejahatan Yang Menyusupkan Data
dan Pemerasan)
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan
atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem
jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini
dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun
suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem
jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana
mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.
6) Offense against Intellectual Property (Pelanggaran Terhadap
Kekayaan Intelektual)
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang
dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page
suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet
yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.
7) Infringements of Privacy (Pelanggaran Privasi)
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang
yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized
yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara
materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat
atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.
Jenis-Jenis Cyber Crime berdasar Motifnya
1) Cyber crime sebagai tindak kejahatan murni
Cyber crime jenis ini kejahatan yang dilakukan secara di sengaja,
dimana orang ini secara sengaja dan terencana untuk melakukan
pengrusakkan, pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu sistem
informasi atau sistem komputer.
2) Cyber crime sebagai tindakan kejahatan abu-abu
Kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan kriminal atau bukan
sebab dia melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau
melakukan perbuatan anarkis terhadap system informasi atau system
komputer ini .
Jenis-Jenis Cyber Crime berdasar Korbanya
1) Cyber Crime Yang Menyerang Individu
Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif
dendam atau iseng yang bertujuan untuk merusak nama baik, mencoba
ataupun mempermainkan seseorang untuk mendapatkan kepuasan pribadi
sebagai contoh misalnya menyebarkan foto-foto yang berbau pornografi
melalui internet,membuat facebook dengan nama samaran yang digunakan
untuk meneror ataupun kejahatan sejenisnya kepada seseorang dan lain
sebagainya.
2) Cyber Crime Yang Menyerang Hak Cipta (Hak Milik)
Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan
motif menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk
kepentingan pribadi atau umum ataupun demi materi maupun nonmateri.
3) Cyber Crime Yang Menyerang Pemerintah.
Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek
dengan motif melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan
suatu pemerintahan yang bertujuan untuk mengacaukan sistem
pemerintahan, atau menghancurkan suatu negara.
Kejahatan
Kejahatan merupakan Suatu fenomena yang komplek yang dapat
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita
dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang
berbeda satu dengan yang lain. Kriminologi merupakan ilmu pngetahuan yang
mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.
Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah
berasal dari kata” crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos”
yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang
kejahatan atau penjahat.
Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang
oleh Negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu.
Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu,
masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasar adanya
unsur anti sosial. berdasar unsur itu dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan
yaitu suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat
dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Terdapat
beberapa pendapat ahli mengenai kejahatan, di antaranya:
a. D. Taft
”Kejahatan yaitu pelanggaran hukum pidana”
b. Van Bemmelen
“Kejahatan yaitu tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, yang
menimbulkan begitu banya ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu,
sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya
atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan sebab kelakuan
ini ”
c. Ruth Coven
“Orang berbuat jahat sebab gagal menyeusaikan diri terhadap tuntutan
masyarakat”
d. W.A. Bonger
“Kejahatan yaitu perbuatan yang anti social yang oleh Negara ditentang dengan
sadar dengan penjatuhan hukuman”
Hubungan KUHP Dengan Cyber Crime
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubunganhubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (computer
crime) yang kemudian berkembang menjadi cyber crime. Delik tentang pencurian
dalam dunia maya termasuk salah satu delik yang paling populer diberitakan
media masa. Pencurian disini tidak diartikan secara konvensional yakni tentang
perbuatan mengambil barang secara nyata. Dalam kasus pencurian di Internet,
barng yang dicuri yakni berupa data digital baik yang berisikan data transaksi
keuangan milik orang lain.Delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP dan
variasinya diatur dalam Pasal 363 KUHP,yakni tentang pencurian dengan
pemberatan; Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, Pasal 365, tentang
pencurian yang disertai dengan kekerasan; Pasal 367 KUHP, tentang pencurian
dilingkungan keluarga.Adapun bunyi dari pada pasal 362 yaitu sebagai berikut;
"Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian
termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan
melawan hak, dihukum, sebab pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak sembilan ratus rupiah”
Menurut hukum pidana, pengertian benda diambil dari penjelasan Pasal
362 KUHP yaitu segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, (misalnya
listrik) dan mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Data
atau program yang tersimpan di dalam media penyimpanan disket atau sejenisnya
yang tidak dapat diketahui wujudnya dapat berwujud dengan cara menampilkan
pada layar penampil komputer (screen) atau dengan cara mencetak pada alat
pencetak (printer). Dengan demikian data atau program komputer yang tersimpan
dapat dikategorikan sebagai benda seperti pada penjelasan Pasal 362 KUHP.
Namun dalam sistem pembuktian kita terutama yang menyangkut elemen penting
dari alat bukti (Pasal 184 KUHAP ayat (1) huruf c) masih belum mengakui data
komputer sebagai bagiannya sebab sifatnya yang digital. Padahal dalam kasus
cyber crime data elektronik sering kali menjadi barang bukti yang ada.
Tindak Pidana Perbankan
Adapun tindak pidana dibidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan
yang melanggar hukum dalam ruang lingkup seluruh kegiatan usaha pokok
lembaga keuangan bank sehingga perbuatan ini biasanya diancam dengan
ketentuan pidana yang termuat diluar Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pebankan, UndangUndang perubahannya serta peraturan pelaksanaannya sehingga penindakannya
berdasar delik biasa dan atau delik khusus.
Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan, dapat terjadi
pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan dan lebih luasnya
mencakup juga lembaga keuangan lainnya. Sedangkan ketentuan yang dapat
dilanggarnya baik tertulis maupun yang tidak tertulis juga meliputi norma-norma
kebiasaan pada bidang perbankan, namun semau itu tetap harus telah diatur sanksi
pidananya. Lingkup pelaku dari tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh
perorangan maupun badan hukum (korporasi).
a. Jenis dan Tipe Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris
(holistik/gabungan) yaitu pengkajian terhadap bahan – bahan hukum, baik
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan mengkaji
akibat/dampak hukumnya
Tipe penelitian studi kasus, “suatu gambaran hasil penelitian yang
mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya
tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku – pelaku mendapat tempat
untuk memainkan perannya”.
b. Sumber Data Hukum
Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data
sekunder yaitu data dari penelitian kepustakaan dimana dalam data
sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut :
1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sifatnya
mengikat berupa peaturan perundang – undangan yang berlaku dan ada
kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Terdiri dari
a) KUHP dan KUHAP (R. SOESILO)
b) Undang – Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektonik (Departemen Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia)
c) Undang – undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya
menjelaskan badan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder
berupa buku literatur, website, hasil karya sarjana. Terdiri dari :
a) Buku - buku tentang Hukum Pidana;
b) Buku - buku tentang Cyber Crime;
c) Buku - buku tentang Penelitian Hukum;
d) Buku - buku tentang Penelitian Hukum Normatif
e) Buku - Metodologi Penelitian Hukum;
f) Dokumen – dokumen di Kepolisian.
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum sebagai pelengkap
dari kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu kamus hukum dan
hasil wawancara atau pengamatan secara empiris sebagai
penunjang untuk memberikan gambaran secara komprehensif baik
secara normatif maupun sosiologis atau empiris.
c. Metode Pengumpulan Data Hukum
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini diambil dari
bahan – bahan hukum sebagai kajian normatif sebagian besar diperoleh
melalui dokumen hukum, antara lain Peraturan perundang – undangan,
buku – buku ilmu hukum, dan jurnal hukum.36
d. Metode Pengolahan Data Hukum
Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses
analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema
– tema dan merumuskan hipotesa – hipotesa, meskipun sebenarnya tidak
ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan
hipotesa. Hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya
dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber – sumber
data yang ada.
e. Metode Analisis Data Hukum
Penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Pengertian
metode kualitatif menurut Soerjono Soekanto yaitu “suatu tata cara
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang
dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku
nyata
.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
