harta waris

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau

penetapan pengadilan. Perihal putusan atau penetapan pengadilan adalah

pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun

2009). Di dalam pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Badan peradilan yang dimaksud meliputi peradilan umum,

peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Peradilan

umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan

perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan

agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Peradilan militer berwenang memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Peradilan tata usaha negara

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa

tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagaimana pasal 25 UU No. 48 Tahun 2009.

Badan peradilan tersebut di antaranya adalah Peradilan Agama

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama). Peradilan

Agama menurut pasal 1 angka 1 UU Peradilan Agama adalah peradilan

bagi orang-orang yang beragama Islam. Peradilan Agama hanya

diperuntukan bagi pencari keadilan yang beragama Islam, pencari keadilan

sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 UU Peradilan Agama yang

menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai

perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Penjelasan Pasal 2 UU Peradilan Agama

bahwa yang dimaksud dengan “rakyat pencari keadilan” adalah setiap

orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari

keadilan pada pengadilan di Indonesia.

Di antara kewenangan Pengadilan Agama, pada Pasal 49

Peradilan Agama berkaitan dengan wewenang Pengadilan Agama, di

antaranya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.

Kompetensi Peradilan Agama salah satunya memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan; waris,

termasuk di antaranya masalah ekonomi syariah.

Sistem kewarisan Islam, yang paling dominan dianut di Indonesia

ialah ajaran Ahlus Sunnah Waljamaah.2 Meskipun demikian pada dasarnya

Hukum Kewarisan Islam bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur’an

sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Besar Muhammad

SAW dan hadits rasul yang terdiri dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang

didiamkan Rasul. Baik dalam Al-Qur’an maupun hadits-hadits dasar

hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang secara

tersirat, bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokoknya saja, yang

paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat

An-Nisa di samping surah-surah lainnya sebagai pembantu.

Mengenai dasar hukum pewarisan, dijabarkan lebih lanjut oleh

KHI, yang keberadaannya didasarkan atas Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang

Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.4

Sungguhpun dasar hukumnya belum berupa peraturan perundang-

undangan, namun ketentuan-ketentuan KHI banyak yang telah menjadi

yurisprudensi sehingga kedudukannya sama dengan undang-undang.

Pemeriksaan di sidang pengadilan, perlu adanya bantuan hukum,

Pasal 60 C UU Peradilan Agama, bahwa bantuan hukum diberikan secara

cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap

perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Bantuan hukum yang

diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi. Hal ini berarti

bahwa putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan

dapat dilakukan eksekusi.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat

dijelaskan bahwa ditinjau dari segi kewenangan lelang, lelang eksekusi

dilaksanakan oleh Kantor Lelang, dari segi jenis lelang dibedakan antara

lelang eksekusi; lelang non-eksekusi wajib; dan lelang non-eksekusi

sukarela. Lelang eksekusi didasarkan atas penetapan pengadilan dalam hal

ini Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan

lembaga yang menggunakan sistem syariah, maka permohonan dilakukan

oleh Pengadilan Agama. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Agama

mempunyai wewenang menerbitkan eksekusi sebatas mengenai eksekusi

benda jaminan pada perbankan syariah.

Eksekusi harta waris didasarkan atas penetapan Pengadilan

Agama terjadi dalam kasus sebidang tanah seluas lebih kurang 9.250 m²

Sertifikat Hak Milik Nomor 102 atas nama Nyani terletak di Desa Gadu,

Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Bidang tanah tersebut diperoleh

Nyani (anak kandung) dari Wirodikromo Kasngat atas dasar hibah dengan

bukti Akta Hibah Nomor 14/ PPAT/VIII/1986, tanggal 18 Agustus 1986

akta hibah kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Sertifikat Hak

Milik Nomor 102 tanggal 21 November 1988. Bidang tanah tersebut oleh

Nyani dijual kepada Ardhono Naresworo dengan bukti Akta Jual Beli

Nomor 43 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Elizabeth Estiningsih,

S.H., dengan harga pembelian harga Rp 480.000.000,00 (empat ratus

delapan puluh juta rupiah).

Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi dalam

putusannya Nomor 1781 K/Pdt/2013, amarnya menolak permohonan

kasasi dari Para Pemohon Kasasi KPKNL Semarang, Muslih Ahyani,

SE.,MM., Mangun, Joko Sutrisno, Sukarsih, Marsam, Kasti dan Dami.

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus sebagaimana tersebut di

atas dapat dijelaskan bahwa bidang tanah sengketa telah dihibahkan dan

penerima hibah telah melakukan balik nama. Penerima hibah menjual

bidang tanah dilangsungkan sesuai dengan prosedur yang benar dan telah

dilakukan balik nama, namun ahli waris penghibah mempermasalahkan,

kemudian diselesaikan secara damai dengan menjual lelang harta waris

didasarkan atas penetapan Pengadilan Agama.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh lingkungan peradilan

di bawah Mahkamah Agung telah diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD

1945 yang menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan

agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata

usaha negara.

M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa keempat lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini, merupakan

penyelenggara kekuasaan Negara di bidang yudikatif. Oleh karena itu,

secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan (to enforce the truth and justice),

dalam kedudukannya sebagai pengadilan Negara (state court). Dengan

demikian, Pasal 24 ayat (2) UUD dan Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) UU

No. 48 Tahun 2009 merupakan landasan sistem peradilan Negara (state

court system) di Indonesia, yang dibagi dan terpisah berdasarkan

yuridiksi atau separation court system based on jurisdiction.5

Pembagian empat lingkungan peradilan tersebut menunjukan

adanya pemisahan yurisdiksi antar lingkungan peradilan yang

menimbulkan pembagian kewenangan (kekuasaan) absolut atau atribusi

kekuasaan yang berbeda-beda dan tertentu pada tiap-tiap lingkungan

peradilan. Sehingga jenis perkara tertentu yang merupakan kewenangan

satu lingkungan peradilan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh

pengadilan lain.

Pembagian kewenangan absolut masing-masing lembaga

peradilan, telah ditegaskan dalam Pasal 25 UU No. 48/2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan sebagai berikut:6

a. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi

badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama,

peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

b. Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara

orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

d. Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan

sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara atau sengketa antara para pihak.7 Produk hukum hakim

bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara, di samping

putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam

peradilan contentieus disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara

dalam peradilan voluntair disebut penetapan.8

Lelang dibedakan berdasarkan sebab obyek lelang dijual dan

penjual dalam hubungannya dengan barang yang akan dilelang. Sifat

lelang ditinjau dari sudut sebab barang dilelang dibedakan antara:

1) lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/

penetapan pengadilan atau dokumen yang dipersamakan dengan itu

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2) lelang non-eksekusi adalah lelang selain lelang eksekusi yang

meliputi lelang non-eksekusi wajib dan lelang non eksekusi sukarela.

Sifat lelang ditinjau dari sudut penjual dalam hubungannya dengan

barang yang akan dilelang, dibedakan antara lelang yang sifatnya wajib,

yang menurut peraturan perundang-undangan wajib melalui Kantor

Lelang dan lelang yang sifatnya sukarela atas permintaan masyarakat.

Lelang Non Eksekusi Wajib adalah lelang untuk melaksanakan

penjualan barang milik negara/ daerah dan kekayaan negara yang

dipisahkan sesuai peraturan yang berlaku. Lelang Non Eksekusi

Sukarela adalah lelang untuk melaksanakan kehendak perorangan atau

badan untuk menjual barang miliknya.

Wewenang Pengadilan Agama mengajukan eksekusi melalui

lelang terhadap putusannya di bidang kewarisan Islam dapat dijelaskan

bahwa salah satu wewenang Pengadilan Agama sebagaimana pasal 49

UU Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa waris. Hal ini

berarti bahwa Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk

memeriksa, memutus dan melaksanakan putusan pengadilan atau

dikenal dengan eksekusi. Kaitannya dengan bentuk putusan Pengadilan

Agama dapat berupa vonis atau putusan dan dapat pula berupa

penetapan, sehingga jika Pengadilan agama Blora menerbitkan

penetapan yang isinya eksekusi berupa penjualan lelang atas bidang

tanah dari sengketa warisan, maka eksekusi tersebut adalah

berlandaskan hukum dan sah menurut hukum.

2. WEWENANG KANTOR LELANG UMUM MELAKUKAN

LELANG EKSEKUSI WARIS ATAS PUTUSAN PENGADILAN

AGAMA

Lelang berdasarkan penetapan pengadilan yang dikenal dengan

fiat ekskusi didasarkan atas ketentuan pasal 224 HIR, bahwa surat asli

dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan

notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama

Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat

yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal

menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua

pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang

itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang

dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan

pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah

diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu

harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum

pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu,

maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang

berikutnya dituruti.

Lelang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Semarang didasarkan atas penetapan Pengadilan

Agama Blora tertanggal 14 April 2010 Nomor 952/ Pdt/G/2009/ PA.

Bla, kemudian Pengadilan Agama Blora menerbitkan penetapan Nomor

01/ Pdt.Eks/ 2011/PA Bla., yang berarti termasuk lelang ekskusi

berdasarkan atas penetapan pengadilan atau yang disebut dengan fiat

eksekusi dengan mendasarkan ketentuan pasal 224 HIR, bahwa Surat

asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan